JAYAWIJAYA, iNewsJayapura.id – Ketua Jaringan Relawan Banua Bupati (JRBB), Festus Menasye Asso, menanggapi pernyataan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan, Agus Hubi, yang dinilai tidak netral dan melenceng dari tugas serta fungsi MRP sebagai lembaga kultur representatif Orang Asli Papua (OAP). Pernyataan tersebut dianggap sepihak, menyinggung, dan tidak mendasar, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam bagi pendukung pasangan Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi.
Festus menyatakan bahwa komentar Ketua MRP seolah-olah mempertanyakan keaslian pasangan Jhon Martin sebagai bagian dari OAP merupakan tindakan yang rasis, tidak sesuai dengan prinsip konstitusi Indonesia, dan sangat disayangkan.
“Jhon Martin adalah anak asli Papua, lahir dari ayah dan ibu OAP. Pernyataan yang menyebut seolah-olah pendukung Jhon Martin merebut hak kesulungan adalah tuduhan tidak berdasar dan melanggar prinsip kebinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Festus.
Lebih lanjut, Festus meminta Ketua MRP untuk segera menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi secara terbuka atas pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa MRP seharusnya tidak masuk ke ranah politik praktis dan tetap menjaga integritas sebagai lembaga yang melindungi adat, budaya, serta hak-hak dasar masyarakat Papua.
“MRP adalah lembaga kultur, bukan lembaga politik. Tugas mereka adalah menjaga adat-istiadat kita, bukan membuat pernyataan yang merugikan salah satu pihak dalam Pilkada. Pernyataan sepihak ini justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap MRP sebagai lembaga kultur,” tegasnya.
Ketua Relawan Perempuan Jhon Martin, Margaretha Wetipo, menambahkan bahwa dalam situasi Pilkada, MRP seharusnya berperan sebagai penengah yang menjaga netralitas dan kedamaian.
“MRP memiliki tugas bicara soal hak Orang Asli Papua, bukan terlibat dalam sengketa politik praktis. Semua calon bupati yang bertarung di Pilkada ini adalah anak-anak Papua. Saya berharap MRP tidak memihak, melainkan membantu masyarakat menjaga kedamaian selama proses Pilkada berlangsung hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Margaretha.
Ia juga menyarankan agar MRP fokus pada fungsinya sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Papua, tanpa terlibat dalam konflik politik. “MRP harus berbicara tentang manusia Papua dan hak-hak adat mereka, bukan tentang politik praktis yang hanya akan menciptakan perpecahan,” tambahnya.
Tim Pemenangan Jhon Martin mengajak seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk tetap menjaga kedamaian dan saling menghormati selama proses Pilkada berlangsung. Festus menegaskan bahwa pihaknya percaya pada mekanisme hukum dan berharap semua pihak, termasuk MRP, bisa menjalankan tugas dan perannya dengan bijak dan netral.
“Kami percaya bahwa kebenaran akan terungkap melalui mekanisme hukum. Kami mengimbau masyarakat tetap menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang dapat memecah belah persatuan,” tutup Festus.
Editor : Darul Mutaqim