Rudy Sufahriadi Serahkan DIPA 2025 dan Daftar Alokasi TKD TA 2025

MERAUKE, iNewsJayapura.id - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi bersana Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Papua, Moudy Hermawan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Walikota/Bupati dan Pimpinan/KPA satker Kementerian/Lembaga lingkup Papua Selatan.

Acara tersebut bertempat di Hotel Halogen Merauke yang secara simbolis sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2025 di Papua Selatan, Senin (16/12/2024).

Penjabat Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi saat membaca amanat Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Belanja Negara harus dilakukan secara cermat sesuai prioritas, efektif, dan efisien.

"Kita menyerahkan DIPA Papua Selatan dengan jajarannya, yang terpenting adalah semua amanat yang disampaikan bapak presiden harus kita laksanakan bersama," katanya.

Kemudian, penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara berkeadilan dan tetap menjaga daya beli masyarakat yang menjadi amanah Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan selaras dengan upaya tersebut.

Fokus belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 yakni belanja difokuskan melalui penguatan bidang-bidang pembangunan prioritas untuk Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan Perumahan.

Belanja modal diutamakan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha agar lebih produktif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi;Subsidi dan perlindungan sosial lainnya diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

"Kepada para kuasa pengguna anggaran satuan kerja (satker), saya berpesan untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif," ujarnya.

Untuk ketidakpastian, mengantisipasi belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil. Tingkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas dan tata kelola yang baik (Good Governance) sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, serta tidak boleh ada korupsi.

Belanja terus diefisienkan, khususnya pada belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam Negeri. Lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal Tahun 2025

Sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Perkuat sinergi dan kerja sama lintas Kementerian Lembaga (K/L), pusat dan daerah, serta pemerintah dengan badan usaha.

Editor : Darul Muttaqin