Rekomendasi kelima adalah untuk bersama-sama dengan Pemerintah Pusat mengatasi masalah kemiskinan ekstrim, stunting pada balita akibat kekurangan gizi, mengendalikan inflasi, meningkatkan ketahanan pangan, menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global, menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, serta menangani kejahatan lintas batas.
Rekomendasi keenam adalah berkomitmen untuk bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing, untuk suksesnya pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah yang akan diadakan serentak pada tahun 2024.
Rekomendasi ketujuh adalah bahwa FORDASI akan memperjuangkan aspek kekhususan dan keistimewaan desentralisasi asimetris, serta program-program strategis dalam rancangan teknokratik RPJMN tahun 2025-2029 kepada Kementerian PPN/BAPPENAS dan kementerian/lembaga lainnya.
"Rekomendasi yang kedelapan adalah bahwa pertemuan Forum Desentralisasi Asimetris tahun 2024 akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Jacob Fonataba.
Sebagai informasi tambahan, Rakor FORDASI 2023 di Manokwari dihadiri oleh gubernur dan delegasi dari sembilan provinsi desentralisasi asimetris, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
Selain itu, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Valentinus Sudarjanto, dan Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden, Velix Fernando Wanggai, juga turut hadir dalam acara tersebut.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
