MANOKWARI, iNewsjayapura.id - Aparatur Sipil Negara wajib memposisikan dirinya bersikap netral dan tidak terjebak dalam politik praktis.
Walau memiliki hak untuk memilih, dan hak untuk memilih tersebut merupakan hak setiap warga negara, tetapi disatu sisi netralitas ASN sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.
Demikian hal ini diingatkan kembali oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Harli Siregar dalam wawancaranya bersama awak media, di Manokwari, Kamis (01/02/2024).
Harli dikesempatan itu juga menghimbau masyarakat di Papua Barat agar tidak boleh Golput, namun kiranya dapat menggunakan hak pilihnya secara arif dan bijak pada 14 Februari 2024 mendatang.
Seperti diketahui, bahwa Pemilu presiden dan legislatif tinggal menghitung hari. Jajaran kejaksaan tinggi Papua barat sebagai centra gakumdu di Papua Barat juga menghimbau agar masyarakat di Papua Barat menggunakan hak pilih dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Harli Siregar menuturkan, bahwa kesempatan tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan.
"Masyarakat di seluruh pelosok Provinsi Papua Barat untuk beramai-ramai berbondong-bondong ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik, saya juga mengharapkan setiap kita yang akan menggunakan hak pilihnya di Tanah ini lebih dulu berdoa sesuai keyakinannya masing-masing Dan memilih pemimpin yang terbaik menurut hati nurani masing-masing, "Imbau Harli Siregar.
Dijelaskannya, bahw aPemilu tahun 2024 menjadi Pemilu yang Akbar sebagai pesta demokrasi yang luar biasa. Untuk itu masyarakat di Papua barat harus merasakan bagaimana demokrasi itu berlangsung di Tanah ini.
"Hak pilih harus di gunakan sesuai hati nurani,"Pesannya
Terkait politik uang yang sering terjadi saat pesta demokrasi, kajati berharap sebagai warga negara yang baik agar tidak terpengaruh. Sebab, sebagai sentra Gakumdu pihaknya pasti akan melakukan monitoring dan pengawasan sebagaimana diatur dalam perundang - undangan.
"Sebagai warga negara yang baik, saya mengharapkan supaya kita tidak terpengaruh dan tidak ikut ajakan-ajakan atau pemberian-pemberian terkait politik uang. Tetapi sebagai warga negara yang memiliki hati nurani dan memiliki ketetapan jiwa , menjadi modal besar untuk melakukan pencoblosan,"Tandas Kajati Papua Barat.
Apabila ada ajakan politik uang ataupun serangan fajar dan sejenisnya, Kajati Harli mengingatkan agar masyarakat tidak segan untuk melaporkannya kepada kejaksaan tinggi Papua Barat dan juga kejari pada posko - posko yang telah di siapkan. Selain itu masyarakat juga harus melapor ke Bawaslu atau centra gakumdu, sehingga dapat di proses hukum lebih lanjut.
Editor : Damn
Artikel Terkait
