Direktur CV Miga Ombo ini ungkapkan dua poin yang menjadi tuntutan dan belum dijawab oleh PT Freeport Indonesia yakni, "Pertama, kembalikan PO-PO (Purchasing Order) yang sudah dikurangi, dihilangkan dan dialihkan salah satunya PO Outstanding. Yang kedua, orang Papua butuh vendor sendiri, orang Papua harus dikasih vendor sendiri. Vendor itu sebagai rumah untuk orang Papua, supaya orang Papua menampung barang semua disitu. Kami tidak kemudian menampung barang pada vendor orang lain, tidak. Kami butuh satu honai yakni vendor untuk orang Papua bisa berkarya, bisa mengembangkan dirinya disitu," ungkapnya.
"Nah, ini sebagai tuntutan yang sangat serius dari kami selaku orang Papua yang terutama ada di Kabupaten Mimika yang kemudian tolong direspon secepat mungkin sebelum pesta politik ini berjalan, sebelum pesta politik ini dilaksanakan.
Terkait dua poin tuntutan tersebut, Yance juga meminta kepada pihak keamanan (Polri dan TNI) serta pemerintah tingkat provinsi hingga kabupaten agar bisa membantu mendorong dan mediasi agar hal itu bisa segara terwujud dengan harapan pengusaha (kontraktor) anak asli Papua bisa mendapatkan kembali haknya selaku pemasok serta diberdayakan untuk memajukan sumber daya manusia di Kabupaten Mimika.
"Kami memohon itikad baik dari PT Freeport Indonesia, itu yang terutama, dan kami mohon juga kepada pihak keamanan dan sebagainya untuk handle atau bantu kami terkait dua poin ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebagai ketua koordinator aksi, pesan terakhir adalah kami belum selesai, tapi kami menjamin keamanan pesta politik, hormat," pintanya dengan tegas.
Editor : Darul Mutaqim
Artikel Terkait
