JAYAWIJAYA, iNewsJayapura.id — Ketua Analis Papua Strategis (APS) Papua Pegunungan, Soni Lokobal, secara tegas menyuarakan keprihatinannya atas maraknya praktik korupsi di wilayah Papua Pegunungan. Dalam pernyataan kepada awak media pada hari ini, ia menyebut bahwa fenomena tersebut mencerminkan pepatah lama “habis manis sepah dibuang”, yang kini menjadi potret buram etika sejumlah pejabat dan elite lokal.
Menurut Soni, banyak aktor yang memanfaatkan proyek, dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga jabatan untuk kepentingan pribadi. Mereka tampil manis di depan publik, mengusung citra sebagai “pahlawan pembangunan”, namun begitu kepentingannya tercapai, rakyat ditinggalkan dalam kondisi memprihatinkan.
“Yang terjadi sekarang adalah ironi. Setelah mereka menikmati yang manis, masyarakat Papua Pegunungan hanya disisakan sepahnya kemiskinan, infrastruktur terbengkalai, dan pelayanan publik yang buruk,” ujar Soni.
Ia menambahkan bahwa lebih menyakitkan lagi ketika tanggung jawab sosial, moral, dan hukum diabaikan begitu saja oleh mereka yang semestinya menjadi pelayan rakyat. Banyak dari mereka justru berlindung di balik kekuasaan atau jejaring politik untuk menghindari pertanggungjawaban.
“Ini bukan sekadar persoalan hukum, tapi soal hati nurani. Korupsi di tanah ini bukan hanya mencuri uang negara, tapi juga merampas masa depan anak-anak Papua Pegunungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Soni mengingatkan agar nilai-nilai adat dan nama-nama besar yang dihormati tidak dijadikan tameng pencitraan.
“Jangan kita bawa nama Nai Werek, tapi hasilnya kita hanya bangun pencitraan. Itu mencederai semangat dan martabat” tegasnya lagi.
Soni pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih kritis dan berani bersuara. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin yang setia bukan hanya saat manis, tetapi juga saat pahit yakni saat rakyat benar-benar membutuhkan kehadiran mereka.
“Sudah saatnya kita mencari dan mendukung pemimpin yang visioner, yang memikul tanggung jawab dengan tulus dan tidak menjadikan rakyat hanya alat untuk mencapai ambisi pribadi,” tutupnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Papua Pegunungan mulai menggugat pola kepemimpinan yang transaksional dan tidak berpihak kepada rakyat. Soni Lokobal berharap suara moral seperti ini menjadi awal dari kebangkitan kesadaran kolektif untuk melawan korupsi dan membangun Papua Pegunungan dengan nilai-nilai yang bermartabat.
Editor : Darul Muttaqin
Artikel Terkait
