"Pemerintah dan lembaga negara juga diminta memperhatikan keberadaan masyarakat di wilayah adatnya, hubungan masyarakat dengan wilayah yang mereka tempati dan manfaat yang diperoleh secara turun-temurun, serta dampak sosial dan ekonomi yang muncul dari pelaksanaan kebijakan penertiban," papar Tokoh Adat perempuan Kampung Nifasi, Yantris Monei.
Menurut Yantris, masyarakat juga meminta dibukanya ruang audiensi agar dapat menyampaikan langsung kondisi yang terjadi di lapangan kepada lembaga negara.
"Kami berharap DPR RI dan DPD RI dapat menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan kejelasan mengenai dasar dan pelaksanaan penertiban, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah tetap memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat yang terdampak," kata Yantris Monei.
Perwakilan masyarakat menegaskan, kedatangan mereka ke Jakarta merupakan upaya menempuh jalur resmi dan konstitusional untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang terjadi di Distrik Makimi.
"Aspirasi disampaikan melalui lembaga negara agar persoalan yang sedang berlangsung di Distrik Makimi dapat diperiksa secara terbuka dan memperoleh penyelesaian yang adil," tuturnya.
Masyarakat berharap penyampaian aspirasi tersebut menjadi awal dari tindak lanjut konkret, termasuk pembukaan dialog dengan warga terdampak dan peninjauan terhadap pelaksanaan penertiban di lapangan.
“Yang kami harapkan adalah suara masyarakat di Makimi didengar. Kebijakan apa pun yang dilakukan di wilayah kami jangan sampai mengabaikan masyarakat yang hidup dan menggantungkan kehidupannya di sana,” terang Yantris.
Perwakilan masyarakat kini menantikan respons dan tindak lanjut dari DPR RI maupun DPD RI atas surat aspirasi yang telah disampaikan.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
