Prioritaskan Pendidikan Usia Dini, Kadis Pendidikan Minta Layanan Paud Aktif Kembali

MAMBERAMO RAYA, iNewsJayapura.id - Sesuai dengan data dan laporan yang diterima kepala dinas pendidikan kabupaten mamberamo raya ada kurang lebih 32 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementrian Pendidikan hingga sampai saat ini belum melakukan pelayanan secara optimal dikarenakan terdapat berbagai kendala baik dari sisi administrasi, pembiayaan hingga manajemen pengelolaan.

Menyikapi hal tersebut sejak di beri kepercayaan pada Mei lalu sebagai orang nomor satu di dinas pendidikan August Nirahua mulai membenai manajemen pendidikan di mamberamo raya salah satunya yang menjadi prioritas adalah meningkatkan layanan pendidikan usia dini.

Baca Juga

Pelantikan dan pengukuhan Pengurus Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia Kab. Boven Digoel

Menurut August hal ini dirasa perlu dan harus dilakukan sehingga dapat menghasilkan mutu dan kualitas generasi mamberamo raya yang lebih baik.

"Generasi kita 10 hingga 40 tahun kedepan berasal dari paud ini, kalau dari paud ini anak-anak di ajarkan dengan baik, dengan metode yang baik tentu di Sekolah Dasar (SD) nanti akan menghasilkan anak-anak SD yang berkualitas hingga sampai ke jenjang perguruan tinggi,"kata August kepada awak media saat didampingi kabid paud usai melakukan tatap muka bersama para guru dan pengelola paud di Burmeso, Selasa (5/9/2023)

August mengatakan dalam tatap muka tersebut selain membahas persoalan dan kendala yang dialami berbagai paud, secara khusus dirinya menghimbau kepada para guru dan pengelola paud untuk kembali mengaktifan paud yang telah terdaftar pada dapodiknas,

Baca Juga

Perdana Festival Kreasi Seni dan Kreasi Budaya di Gelar Pemerintah Provinsi Papua Selatan

"Dari data yang ada pada kami di dinas pendidikan ada sebanyak 32 paud sehingga pada kesempatan ini lewat pertemuan ini kami berharap agar paud-paud ini dapat aktif kembali melakukan pelayanan paud. Ungkapnya.

Dirinya juga tidak menampik bahwa faktor pembiayaan tenaga guru paud juga menjadi kendala utama mengingat hampir sejumlah guru paud ini merupakan guru non pns.

"Untuk sementara mereka (guru paud) aktif dulu untuk masalah hak mereka kami telah memikirkan hal itu, kami bersama pemerintah daerah pasti berupaya untuk mencari solusi pembiayaan selain dari Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Paud" harapnya.

Kepada awak media lebih lanjut ia menambahkan menyangkut akreditasi paud-paud yang ada di mamberamo raya pemerintah daerah bersama dinas pendidikan akan terus berupaya meningkatkan mutu dan kapasitas guru dan peserta didik paud

"Tahun depan dalam program kami dari dinas pendidikan berencana akan menyekolahkan guru-guru paud untuk meningkatkan akreditasi sekolah paud dan juga kompentensi dan kapasitas guru paud, sehingga kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah" jelasnya.

Editor : Damn