Lakukan Reses, Warga Kampung Tiba Distrik Abepura Sampaikan Permasalahan Soal Kebutuhan Air Bersih

JAYAPURA, iNews.id - Albert Meraudje, anggota DPR Papua yang juga selaku Wakil Ketua Fraksi NasDem, menyampaikan bahwa warga Kampung Tiba-tiba di Abepura menghadapi sejumlah masalah mendasar, mulai dari kebutuhan air bersih hingga kepastian hak atas tanah.

“Warga di sini masih harus membeli air bersih, padahal ini adalah kebutuhan pokok. Selain itu, mereka merasa tidak aman karena sering didatangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemilik tanah. Mereka meminta sertifikat tanah agar bisa tinggal dengan tenang,” ujarnya.

Baca Juga

Reses Perdana, Max Karubaba Akan Perjuangkan Aspirasi Warga

Selain itu, warga juga menyampaikan keluhan terkait pendidikan anak-anak mereka.

“Mereka meminta agar biaya pendidikan tidak terlalu membebani. Beasiswa yang seharusnya diterima anak-anak mereka sering tersendat, bahkan ada yang belum menerima sama sekali,” tambah Albert.

Di sektor kesehatan, warga mengeluhkan tidak adanya Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di kampung mereka.

Baca Juga

Jaring Aspirasi, Anggota DPRP Papua Akan Perjuangkan Rumah Bagi Warga Kemiri Korban Banjir Bandang

“Warga harus berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Meskipun Puskesmas sudah cukup baik, namun peralatan dan pelayanan umum masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Infrastruktur juga menjadi aspirasi utama. Jalan lingkungan dan saluran air yang rusak membuat aktivitas warga terganggu.

“Mereka meminta agar infrastruktur segera diperbaiki agar mereka bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman,” kata Albert.

Baca Juga

Masa Sidang ke-II 2024 Ditutup, Ini yang Diharapkan Ketua MRP

Masalah perumahan juga menjadi perhatian serius. Warga meminta bantuan rehab rumah yang sebelumnya diberikan, namun tidak dilaksanakan secara kontinyu.

“Rumah-rumah di sini masih belum layak huni. Saat hujan atau angin kencang, warga merasa tidak nyaman,” ujarnya.

Albert juga menyinggung masalah kriminalitas di kalangan pemuda.

Baca Juga

Reses di Yapen, MRP Pastikan Aspirasi Masyarakat dapat Diserap

“Warga meminta pemerintah menyediakan pelatihan dan kursus bagi pemuda agar mereka tidak terlibat dalam kegiatan kriminal,” ujarnya.

Selain itu, warga mengeluhkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

“Ada indikasi KKN dan nepotisme dalam penyaluran bantuan. Mereka yang berhak justru tidak menerima bantuan,” tegas Albert.

Baca Juga

Anggota DPR Papua Asal Daerah Pemekaran Mempertanyakan Regulasi Anggaran Kerja

Albert menambahkan, Reses ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi antara DPR Papua dan DPR Kota Jayapura untuk mendukung program pemerintah dalam menghemat biaya perjalanan dinas dan rapat.

“Kami berharap aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota dan provinsi,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Pares Lood Wenda, Ketua Komisi C DPR Kota Jayapura. Ia menyebut bahwa aspirasi warga akan disampaikan kepada pemerintah kota dan provinsi.

“Kami akan kawal pengusulan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kota, seperti beasiswa dan bantuan usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Novelt Azriel Krey, anggota DPR Kota Jayapura dari Komisi D, menambahkan bahwa warga membutuhkan Posyandu dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

“Kami akan memanggil dinas terkait untuk menindaklanjuti permintaan warga, terutama terkait kesehatan dan pendidikan,” bebernya.

Editor : Darul Muttaqin