MBG dari ABPN Sementara Pendidikan Gratis dari Otsus, Yan Mandenas: Jangan Dibenturkan!

Hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka (2) huruf a dan Pasal 36 ayat (2) huruf a UU No2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

Baca Juga

Tokoh Agama Tanah Papua Ajak Masyarakat Dukung Suksesnya Pilkada Tahun 2024

Yan Mandenas menambahkan, salah satu sumber anggaran yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Otsus ialah pembiayaan pendidikan di Papua sekurang-kurangnya 30 persen. Disebutkan, sebelumnya alokasi dana Otsus sebesar 80:20.  

Dengan kata lain, 80 persen untuk provinsi, dan 20 persen untuk kabupaten/kota. Namun, setelah direvisi pada 2021 lalu, dibalik menjadi 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi. 

Demikian pula, ada kewenangan bupati, wali kota dan gubernur di Papua untuk memberikan alokasi dana Otsus kepada masyarakat orang asli Papua. 

Baca Juga

Dukung Pilkada 2024, Max Ohee : Ayo Sukseskan Pesta Demokrasi di Tanah Papua

“Rata-rata kabupaten itu, paling rendah mendapat Rp140 miliar per tahun, sehingga tidak ada alasan bagi bupati dan wali kota untuk tidak mengalokasikannya ke bidang pendidikan, dengan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, sehingga para murid orang asli Papua itu bisa menempuh pendidikan gratis mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK,” ungkap Yan.

Editor : Suriya Mohamad Said