Tokoh Papua Tengah Desak Perdasus Penanganan Konflik Suku Segera Dibentuk

PUNCAK, iNewsJayapura.id - Tokoh Papua Tengah sekaligus Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Papua Tengah, Willem Wandik, mendorong pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua segera membentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Penanganan Konflik Suku. Langkah ini dinilai mendesak menyusul konflik bersenjata menggunakan anak panah yang terjadi di Distrik Kwangki Narama, Kabupaten Mimika, sejak Oktober 2025 lalu, yang telah menewaskan 11 orang.

Menurut Wandik, konflik antarsuku yang terus berulang menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup Orang Asli Papua (OAP). Ia menegaskan, Perdasus tidak boleh hanya mengatur perlindungan alam dan tanah, tetapi juga harus fokus pada perlindungan manusia Papua.

“Kita harus duduk bersama Pemerintah Provinsi se-Tanah Papua, MRP, DPRK - untuk segera membentuk Perdasus penanganan konflik. Hukum positif harus dikedepankan. Manusia Papua harus diselamatkan, kalau tidak, kasihan orang Papua akan habis di atas tanahnya sendiri,” ujar Wandik di Timika, Jumat (9/01/2026).

Wandik menilai, pemerintah daerah harus lebih peka dan responsif terhadap potensi konflik di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta TNI-Polri untuk mencegah konflik sejak dini.

“Kalau dari awal kita tangani bersama, konflik tidak akan berlanjut. Sebagai pemimpin, kita harus peka terhadap penduduk kita,” tegas mantan Bupati Puncak dua periode itu.

Lebih lanjut, Wandik menyoroti pentingnya penyelesaian konflik secara adat hingga tuntas, bukan sekadar pertemuan formal. Menurutnya, tanpa fasilitasi penuh terhadap seluruh tahapan adat, konflik berpotensi muncul kembali di masa depan.

“Perdamaian adat itu ada tahapannya. Pemerintah Papua Tengah, Mimika, dan Puncak harus memfasilitasi sampai tuntas, agar konflik benar-benar selesai,” ujarnya.

Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Mimika, Wandik meminta agar segera dilakukan pemetaan wilayah rawan konflik, seperti Kwangki Narama dan daerah lainnya. Ia juga mengusulkan peningkatan status keamanan, termasuk kehadiran aparat kepolisian, serta pembangunan khusus di wilayah-wilayah rawan tersebut.

“Timika adalah daerah transit dan kota majemuk. Harus ada langkah serius, pemetaan wilayah konflik, penanganan khusus, agar masyarakat merasa aman dan damai,” katanya.

Sebagai tokoh Suku Damal, Wandik mengaku sangat prihatin atas jatuhnya korban jiwa yang sebagian besar merupakan generasi muda Papua. Ia menegaskan bahwa budaya perang suku harus ditinggalkan.

“Cara menyelesaikan masalah dengan perang harus dihilangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini harus berhenti. Suku lain berkembang, sementara kita saling membunuh. Ini tidak boleh terjadi,” pungkasnya.

Editor : Darul Muttaqin