MPSI Luncurkan Posko Layanan Masyarakat Adat, Perkuat Advokasi dan Pengawasan Pembangunan Papua

Baca Juga

Transaksi Sabu Digagalkan, Dua Pelaku Diciduk di Merauke

Selain menerima pengaduan, Posko Layanan MPSI juga akan menjadi pusat edukasi bagi masyarakat mengenai hak-hak konstitusional masyarakat adat, literasi hukum, mitigasi konflik, serta penguatan kapasitas komunitas dalam berpartisipasi pada proses pembangunan. 

"Hasil pendampingan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari riset advokasi MPSI sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat maupun daerah", ujarnya. 

Annas menegaskan, pembangunan Papua ke depan harus menempatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek pembangunan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah proyek yang selesai. 

"Ukuran sesungguhnya adalah ketika masyarakat adat merasa dilibatkan, hak-haknya terlindungi, memperoleh manfaat yang adil, dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari kemajuan di tanahnya sendiri. Di situlah pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan," pungkasnya.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar