JAYAWIJAYA, iNews.id – Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menegaskan bahwa pihaknya siap menerima program makan gizi gratis dari pemerintah pusat, namun metode pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi di Papua Pegunungan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor DPR Papua Pegunungan pada Selasa (18/02/2025), sebagai tanggapan atas aksi demonstrasi pelajar se-Jayawijaya yang menolak program tersebut sehari sebelumnya.
Menurut Yos Elopere, DPR Papua Pegunungan telah bersiap sejak pagi untuk menerima aspirasi para pelajar yang melakukan demonstrasi. Namun, ia menyayangkan bahwa massa aksi justru diarahkan ke Kantor Gubernur Papua Pegunungan, sehingga mereka tidak dapat menyalurkan aspirasi tersebut secara langsung melalui DPR.
“Kemarin itu kami standby dari pagi di kantor, siap menerima aspirasi karena anak-anak di bawah umur yang mau demo menolak makan gizi gratis. Kami juga tidak lupa menyampaikan bahwa mungkin ada trauma atau kondisi lain yang membuat mereka menolak program ini,” ujar Yos Elopere.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan hasil aspirasi yang disampaikan, Gubernur akan meneruskan masukan tersebut ke pemerintah pusat. Namun, DPR Papua Pegunungan juga memiliki pesan penting terkait pelaksanaan program ini.
“Okelah, kami terima program makan gizi gratis, tetapi dengan metode yang lain. Kalau bisa, dana program ini diberikan kepada mama-mama Papua yang menjadi pedagang untuk mereka kelola, atau bisa menggunakan metode lain yang lebih tepat,” lanjutnya.
Yos Elopere mengungkapkan bahwa dalam aksi demonstrasi kemarin, tidak ada pertemuan resmi antara para pendemo dengan DPR Papua Pegunungan dan pihak eksekutif. Ia menyebutkan bahwa seharusnya para demonstran datang ke kantor DPR agar mereka dapat memanggil pihak eksekutif untuk membahas permasalahan tersebut.
“DPR Papua Pegunungan sudah mendengar informasi tentang rencana aksi ini. Sesuai prosedur, mereka harus datang ke kantor DPR dulu, lalu kami bisa memanggil pihak eksekutif. Namun, itu tidak terjadi,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pengalihan massa aksi ke kantor Gubernur merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga DPR Papua Pegunungan.
“Lembaga DPR Papua Pegunungan ini sudah dibentuk, sehingga kalau mau bicara, honai besar itu ada di DPR, bukan di tempat lain. Kami melihat adek-adek pendemo mau datang ke kantor DPR hingga ke lampu merah, tetapi mereka dihadang dan diarahkan ke kantor Gubernur. Ini tidak sesuai dengan SOP,” tegasnya.
Yos Elopere menegaskan bahwa DPR Papua Pegunungan sebenarnya tidak menolak program makan gizi gratis dari pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa metode pelaksanaannya harus diubah agar program ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak menolak program makan gizi gratis, tetapi di Papua Pegunungan tidak bisa dilakukan sembarangan. Tidak boleh diberikan ke pihak lain untuk mengelola dana ini. Harus ada metode yang lebih efektif,” katanya.
Ia mengusulkan agar pengelolaan program ini dipercayakan kepada pihak yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti mama-mama Papua yang setiap hari memasak untuk sekolah-sekolah, gereja, atau yayasan.
“Kalau sistemnya hanya makanan dibungkus lalu dibawa masuk begitu saja, itu tidak boleh. Pemerintah harus memberikan dana ini kepada gereja, yayasan, atau mama-mama Papua yang memasak setiap hari untuk sekolah. Itu baru efektif,” lanjutnya.
Menanggapi tuntutan pendemo yang juga membahas pendidikan gratis, Yos Elopere menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan gratis merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi lebih lanjut untuk membahas metode yang tepat dalam pelaksanaannya.
“Terkait pendidikan gratis, ini adalah tugas pemerintah provinsi dan kabupaten. Sedangkan untuk makan gratis, ini adalah program pemerintah pusat. Oleh karena itu, harus ada pembahasan bersama mengenai metode yang paling tepat,” ujarnya.
DPR Papua Pegunungan menegaskan bahwa mereka tidak menolak program makan gizi gratis dari pemerintah pusat, tetapi metode pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi Papua Pegunungan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kami sepakat menerima program ini, tetapi harus ada perubahan metode. Jika tidak diubah, program ini tidak akan efektif di Papua Pegunungan dan hanya akan menguntungkan pihak pengelola. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” tutup Yos Elopere.
Editor : Darul Muttaqin
Artikel Terkait
