Ini 3 Agenda Penting yang Dibahas dalam Raker Komisi II DPR Papua dan Mitra OPD

JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Komisi II DPR Papua bersama mitra OPD rumpun ekonomi membahas tiga agenda penting dalam rapat kerja (raker) yang digelar di Kota Jayapura.

TIga agenda tersebut yakni  Raperdasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2022, Laporan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 serta  Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Baca Juga

Tiba di Mamberamo Raya, Ketua KNPI Prov. Papua Disambut Kalungan Noken dan Topi Kebesaran

Adapun mitra OPD rumpun ekonomi yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pertanian dan Pangan.

Ketua Komisi II DPR Papua, Mega Nikijuluw mengatakan, raker tersebut juga dilakukan evaluasi Anggaran APBD tahun 2022 serta capaian kinerja dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Ini harus dibahas karena tahun 2022 APBD induk Provinsi Papua mendapat predikat wajar dengan pengecualian atau WDP, karenanya kami perlu mengetahui program dan capaian yang sudah dilaksanakan oleh mitra OPD dalam penyerapan anggaran tahun 2022," jelasnya.

Mega mengatakan, berdasarkan hasil  evaluasi dalam rapat, terdapat beberapa OPD yang penyerapan anggaran tahun 2022 telah mencapai 100 persen.

 "Ada dinas yang penyerapan anggaran tahun 2022 sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang masih 87 persen.  Bagian inilah yang nantinya menjadi bahan evaluasi  kita kedepan," ujar Mega usai rapat, Selasa (13/6/2023).

Sementara untuk APBD Induk Tahun 2023 dan juga Perubahan APBD  Tahun 2023 ini, Mega mengatakan bahwa setelah dilakukan evaluasi, ternyata ada OPD yang penyerapan anggarannya belum signifikan.

"Setelah kami evaluasi ternyata penyerapan anggaran dari enam dinas terkait dari bulan Maret –sampai Juli 2022 pencapaiannya masih 37 persen yang disebabkan keterlambatan transfer dana Otsus," ungkapnya.

Pihaknya berharap agar pemerintah pusat secepatnya menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) lantaran dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan dasar dari masyarakat di Tanah Papua.

“Harapan kami capaian kerja dari mitra OPD bisa diselesaikan dalam waktu secepatnya sebelum agenda APBD tahun 2023 pada akhir Juni ini,” ucapnya.

Saat raker bersama mitra OPD,  Mega MF Nikijuluw didampingi sejumlah anggota Komisi II diantaranya Mustakim HR, Siti Susanti,  Orgenes Kaway, Hosea Genongga, Danton Giban dan Jhon NR Gobai.

Editor : Sari