Pj Bupati: OPD Wajib Berikan Data Yang Tepat Kepada TAPD Soal Adanya Utang Pemda

JAYAPURA, iNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura kembali menggelar rapat Koordinasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Rapat kali ini diberi tajuk, Rapat Koordinasi (Rakor) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024/2025, berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Sentani, Rabu (22/1/2025).

Baca Juga

Gubernur Papua Pegunungan bersama TAPD Konsultasi Penyusunan APBD ke Pusat

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh, Pj. Bupati Jayapura, Semuel Siriwa yang di damping Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hana S. Hikoyabi dihadiri dan diikuti oleh semua kepala Oraginasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk kepala-kepala distrik.

Usai Rakor APBD 2024/2025, Pj. Bupati Jayapura, Ir. Semuel Siriwa, yang ditemui tim media rilis Diskominfo di ruang kerjanya membenarkan, bahwa pihaknya melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) APBD 2024/2025.

“Untuk APBD 2024, saya menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan, termasuk keuangannya. Apakah SPJ nya sudah tuntas atau belum, dan kemudian pelaksanaan fisiknya apakah sudah tuntas atau belum,” ujarnya.

Ditambahkannya, OPD juga wajib memberikan data yang tepat kepada TAPD terkait dengan adanya utang Pemerintah Daerah (Pemda) dengan pihak ketiga dan utang lainya yang ada di OPD.

“Jadi kita berharap bahwa apabila setiap OPD dapat membuat laporan pertanggungjawaban secara baik dan benar sesuai dengan dana yang diterima dan dikelola yang kemudian bisa merincikan dengan baik apa yang menjadi utang, maka kita lewat tim TAPD bisa menyikapinya,” tandas Siriwa.

Dikatakan, terkait SPJ itu sangat penting untuk di selesaikan karena hal tersebut akan berdampak langsung terhadap audit keuangan yang akan di lakukan oleh auditor yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam waktu dekat ini.

Sementara itu, untuk APBD 2025 diharapkan dapat menampung semua rincian kegiatan utang tetapi juga, Pj meminta supaya APBD 2025 itu benar-benar di sikapi baik, di susun baik supaya tidak terjadi atau terulang lagi adanya defisit anggaran terhadap program kegiatan seperti kejadian 2024.

“Saya berharap, setiap OPD di tahun 2025 ini dapat menggunakan anggaran secara baik dan benar. Supaya pengalaman kita dengan utang-utang di tahun 2024 tidak terulang lagi dalam tahun 2025,” harapnya.

Editor : Darul Muttaqin