Masyarakat Distrik Mulia Kecewa atas Putusan MK, Ancam Gejolak Sosial Jika Suara Tak Direkapitulasi

"Mereka mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tetap merekapitulasi suara di Distrik Mulia, mengingat pemungutan suara telah terlaksana pada 27 November 2024. Jika suara mereka tidak direkap, maka keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak politik warga,"lanjutnya.

Point Ketiga dalam tuntutan itu, pihaknya khawatir akan terjadi gejolak yang diakibatkan dari hilangnya suara masyarakat Mulia tersebut.

Baca Juga

Tim WIL-YON Berikan Himbauan Kepada Massa Pendukungnya Menjelang Putusan MK

"Masyarakat Distrik Mulia memperingatkan bahwa jika suara mereka tidak direkapitulasi dalam proses rekapitulasi ulang, maka mereka akan terus menuntut keadilan selama lima tahun ke depan. Mereka juga mengkhawatirkan potensi konflik sosial yang dapat berlangsung lama di Puncak Jaya akibat keputusan ini," jelasnya.

Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah (LP3KP), Olivia Pamela Dumatubun, S.Ak, turut angkat suara terkait putusan-putusan oleh MK atas persilihan hasil Pemilukada 2024, termasuk pihak KPU.

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi dan KPU harus lebih transparan dalam menangani kasus ini, karena keputusan yang tidak konsisten dapat menurunkan legitimasi penyelenggaraan pemilu di Papua, khususnya di Puncak Jaya.

Baca Juga

Kepala Suku: Ajak Masyarakat Kabupaten Puncak Jaga Keamanan Jelang Putusan MK

“Penyelenggaraan pemilu harus menjamin bahwa setiap suara rakyat dihitung dan dihargai. Jika ada indikasi pelanggaran administratif, harus ada klarifikasi yang jelas. Namun, dalam kasus ini, Pilkada Gubernur tetap diakui sah, sementara hasil Pilkada Bupati justru dianulir tanpa alasan yang dapat diterima oleh publik. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Olivia.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah, KPU, dan MK memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Keputusan yang dianggap tidak adil dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat dan memperburuk stabilitas keamanan di daerah yang memiliki sejarah ketegangan politik.

“Kami berharap MK dan KPU segera memberikan penjelasan yang lebih transparan kepada masyarakat Distrik Mulia. Jangan sampai kebijakan yang tidak adil ini memicu ketidakstabilan sosial yang bisa berdampak luas,” tambahnya.

Baca Juga

Herman Doga: Kerukunan Masyarakat Tetap Dijaga Usai Putusan MK

Masyarakat Distrik Mulia kini menunggu langkah konkret dari KPU RI dan MK dalam menyikapi tuntutan mereka. Jika tidak ada solusi yang berpihak pada prinsip keadilan dan demokrasi, maka gejolak sosial di Puncak Jaya dikhawatirkan terjadi.

Mereka berharap negara tidak menutup mata terhadap suara rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya secara sah, karena demokrasi sejati harus menjamin bahwa setiap suara dihitung dan dihargai.

Editor : Darul Muttaqin