Resiliensi Media Jadi Fokus Utama Kebijakan Baru Literasi Digital Nasional
JAKARTA, iNewsJayapura.id - Pemerintah resmi menggeser arah kebijakan literasi digital sebagai strategi utama dalam membangun resiliensi media dan masyarakat menghadapi tantangan Kecerdasan Artifisial (AI).
Langkah ini diambil seiring masifnya perkembangan teknologi AI yang mampu memproduksi konten secara cepat, sehingga memicu potensi disinformasi, misinformasi, hingga hoaks yang semakin sulit dikenali oleh masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa pendekatan literasi digital saat ini tidak lagi sebatas mengajarkan cara menggunakan gawai atau mengakses internet.
Berdasarkan hasil evaluasi satu dekade program ini bersama Bappenas, fokus pemerintah kini dialihkan ke peningkatan keahlian (upskilling) yang lebih kontekstual dengan kebutuhan zaman. Terlebih lagi, sebagian besar masyarakat sudah melek internet dan platform digital saat ini telah memiliki mekanisme pengamanan mandiri melalui kebijakan layanan serta pedoman komunitas.
Tantangan baru dari teknologi AI ini juga diakui oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemkomdigi, Molly Prabawaty. Menurutnya, kemampuan AI dalam memproduksi konten manipulatif berskala besar secara kilat memerlukan respons komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, pemerintah kini memperkuat berbagai langkah antisipatif yang meliputi penyusunan pedoman etika AI, pengembangan sistem pemantauan konten, penguatan regulasi, hingga perluasan kerja sama dengan berbagai platform digital. Melalui masyarakat yang kritis dan mampu memverifikasi informasi, penyebaran konten manipulatif diharapkan dapat ditekan demi menjaga ruang digital nasional tetap sehat, aman, dan demokratis.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar