Penguatan Riset Advokasi Jadi Kunci Perlindungan Warga Sipil Papua

Baca Juga

Kapendam: Film “Pesta Babi” Belum Bersertifikat, Pemutaran Publik Dinilai Tidak Tepat

"Kekuatan advokasi tidak ditentukan oleh kerasnya suara, tetapi oleh kualitas data, ketepatan sasaran, dan konsistensi mengawal perubahan kebijakan. Papua tidak kekurangan suara, tetapi yang perlu diperkuat adalah kemampuan mengolah suara tersebut menjadi data, argumentasi, jejaring, dan kebijakan," ujarnya.

Alfian menambahkan, DPRK memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan daerah.

Karena itu, penguatan kapasitas riset dan advokasi bagi aktor lokal menjadi kebutuhan penting untuk memastikan suara masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang konkret.

Baca Juga

Dari Hulu ke Hilir, Industri Investasi Emas Optimis Tumbuh Tahun Ini

Ia juga menekankan bahwa perlindungan warga sipil Papua merupakan agenda kemanusiaan, demokrasi, dan konstitusi yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

"Perlindungan warga sipil membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, hingga DPRK. Kolaborasi menjadi syarat utama untuk menghadirkan perlindungan yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif MPSI Charles Kossay mengatakan bahwa Papua membutuhkan semakin banyak aktor lokal yang mampu mengubah kepedulian menjadi kerja nyata berbasis pengetahuan dan kolaborasi.

Baca Juga

Tokoh Adat Papua Dukung Stabilitas Keamanan dan Pembangunan

Menurut Charles, perlindungan warga sipil tidak dapat hanya mengandalkan respons sesaat terhadap suatu peristiwa, melainkan harus dibangun melalui kerja-kerja riset yang sistematis dan penguatan jaringan antaraktor lokal.

"Ketika aktor-aktor lokal memiliki jaringan yang kuat, maka respons terhadap berbagai persoalan masyarakat akan menjadi lebih cepat, terukur, dan berbasis fakta. Karena itu, penguatan kapasitas riset advokasi menjadi investasi penting bagi masa depan Papua," ujarnya.

Senada dengan itu, penggiat advokasi Papua sekaligus penulis buku Transformasi Papua, Yohanis S. Nussy, menegaskan pentingnya menjadikan Papua sebagai produsen pengetahuan yang mampu menghadirkan solusi kebijakan berdasarkan realitas masyarakat di lapangan.

Menurutnya, hasil riset harus mampu ditransformasikan menjadi rekomendasi kebijakan dan policy brief yang dapat digunakan oleh pemerintah maupun para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

"Papua harus menjadi subjek utama dalam pembangunan. Penguatan kapasitas riset, advokasi, dan pengembangan jejaring aktor lokal merupakan fondasi penting untuk melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Yohanis.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar